Anggota DPR Desak TNI Ungkap Penyebab Ledakan Amunisi GARUT – Insiden ledakan amunisi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat, menewaskan 13 orang dan meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat serta institusi TNI. Tragedi ini tidak hanya menyorot prosedur pemusnahan amunisi, tapi juga memunculkan desakan kuat dari anggota DPR RI agar TNI menjelaskan secara gamblang dan terbuka penyebab pasti kejadian tersebut.
DPR Kronologi Ledakan Maut di Garut
Lokasi dan Waktu Kejadian
Ledakan terjadi pada Sabtu, 11 Mei 2025, di lokasi pemusnahan amunisi kadaluarsa milik TNI AD, tepatnya di lahan milik Puspalad dan Gupusmu III Kodam Siliwangi. Kegiatan ini sejatinya merupakan pemusnahan rutin amunisi afkir, namun berubah menjadi bencana besar setelah ledakan menghantam area yang tengah dipersiapkan.
DPR Penjelasan Awal dari TNI
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen Wahyu Yudhayana, menjelaskan bahwa saat insiden terjadi, tim TNI tengah menyusun detonator di dalam lubang pemusnahan. Namun, sebelum proses eksekusi dimulai, terjadi ledakan mendadak dari dalam lubang, menewaskan sejumlah prajurit dan warga sipil.
Desakan dari DPR: Transparansi dan Evaluasi Menyeluruh
Anggota Komisi I DPR Minta TNI Tidak Tertutup
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, secara tegas meminta pihak TNI untuk menyampaikan penjelasan secara gamblang, transparan, dan faktual terkait insiden tersebut. Menurutnya, kejelasan penyebab sangat penting agar publik tidak terjebak dalam spekulasi dan agar ada evaluasi sistem keamanan militer.
“Ini bukan hanya soal prosedur militer, tapi juga soal keselamatan sipil. Penjelasan yang gamblang dari TNI wajib diberikan ke masyarakat,” tegas Sukamta.
Komisi I DPR Desak Audit dan SOP Diperketat
Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, juga mendorong investigasi menyeluruh dan audit terhadap standar operasional prosedur (SOP) pemusnahan amunisi. Ia menilai, prosedur yang longgar atau kurang pengamanan bisa membahayakan tidak hanya personel TNI, tapi juga warga sekitar.
“Ini tragedi nasional. Prosedur harus dievaluasi. Kami minta agar TNI menyusun ulang regulasi teknis yang menyangkut keselamatan warga sipil,” kata Dave.
Korban Jiwa: Kombinasi Prajurit dan Warga Sipil
Daftar Korban Meninggal Dunia
Ledakan tersebut menewaskan 13 orang, terdiri dari 4 prajurit TNI dan 9 warga sipil. Berikut adalah nama-nama korban yang telah dikonfirmasi:
Prajurit TNI
- Kolonel Cpl Antonius Hermawan
- Mayor Cpl Anda Rohanda
- Kopda Eri Dwi Priambodo
- Pratu Aprio Setiawan
Warga Sipil
- Agus bin Kasmin
- Ipan bin Obur
- Iyus Ibing bin Inon
- Anwar bin Inon
- Iyus Rizal bin Saepuloh
- Toto
- Dadang
- Rustiawan
- Endang
Evakuasi dan Identifikasi Korban
Seluruh korban telah dievakuasi ke RSUD Pameungpeuk Garut untuk proses identifikasi dan pemulasaraan jenazah. TNI juga telah menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan menjanjikan pendampingan serta santunan.
Langkah TNI Pasca Ledakan
Tim Investigasi Diterjunkan
Menanggapi tekanan publik dan DPR, TNI AD segera membentuk tim investigasi internal untuk menelusuri secara detail penyebab ledakan. Fokus utama adalah apakah terjadi kelalaian teknis, pelanggaran SOP, atau faktor eksternal lainnya.
Pemusnahan Amunisi Dievaluasi Total
TNI menyatakan bahwa seluruh kegiatan pemusnahan amunisi akan dihentikan sementara hingga prosedur keselamatan diperbarui dan diuji ulang. Evaluasi dilakukan mulai dari peralatan, personel, hingga zona larangan bagi warga sipil.
Sorotan terhadap Keamanan Sipil di Sekitar Area Militer
Zona Aman Tidak Terjaga?
Muncul pertanyaan publik tentang bagaimana warga sipil bisa berada di lokasi yang seharusnya steril dari akses umum. Komisi I DPR menyebut hal ini sebagai indikasi lemahnya kontrol area militer, yang patut dijadikan catatan serius bagi seluruh satuan TNI di Indonesia.
“Jangan sampai ada celah yang membahayakan masyarakat karena kelonggaran batas zona militer,” tambah Sukamta.
Saatnya Transparansi dan Reformasi SOP Militer
Tragedi di Garut bukan sekadar kecelakaan teknis. Ini adalah peristiwa yang menuntut akuntabilitas, reformasi, dan ketegasan dari TNI sebagai institusi pertahanan negara. Masyarakat dan wakil rakyat berharap agar investigasi dilakukan secara objektif, dan hasilnya dibuka ke publik.
